Komisi VI DPR Dorong Phapros Perkuat Produksi Bahan Baku Obat Lokal
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Phapros Tbk di Semarang, Jawa Tengah, untuk mengevaluasi langkah perusahaan dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku obat impor. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri farmasi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.
PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha PT Kimia Farma Tbk menjadi salah satu perusahaan farmasi yang didorong untuk mempercepat substitusi bahan baku obat impor dengan sumber produksi lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sektor kesehatan Indonesia.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan besar. Kondisi tersebut perlu diatasi melalui kolaborasi pemerintah, BUMN farmasi, serta pelaku industri.
Menurut Anggia, penguatan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait diperlukan agar kebijakan penggunaan produk farmasi dalam negeri dapat berjalan lebih efektif.
“Sinergi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi perlu diperkuat, khususnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Bio Farma Group agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung penggunaan produk dalam negeri,” ujar Anggia dalam keterangan resmi di Jakarta.
Dorong Penggunaan Bahan Baku Lokal untuk Industri Farmasi
Anggia menyampaikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan obat produksi nasional dalam berbagai program kesehatan. Menurutnya, optimalisasi bahan baku lokal menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
baca juga: Bulog Finalisasi Studi Kelayakan Rencana Bangun 100 Gudang Baru
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bahan baku obat berbasis herbal melalui pemanfaatan kekayaan biodiversitas. Namun, potensi tersebut harus didukung riset dan inovasi agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar industri farmasi.
Selain pengembangan bahan baku lokal, BUMN farmasi juga perlu memperkuat daya saing melalui inovasi produk, pengembangan obat baru, serta peningkatan kualitas produksi. Upaya tersebut diperlukan agar produk farmasi nasional mampu bersaing dengan produk impor.
Anggia juga menekankan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat mengenai tingkat penggunaan obat dalam negeri pada berbagai program kesehatan nasional. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan penguatan industri farmasi.
“Penguatan industri hulu farmasi menjadi agenda strategis pemerintah karena sekitar 95 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih dipenuhi melalui impor,” kata Anggia.
Pemerintah Percepat Substitusi Bahan Baku Obat Impor
Pemerintah terus mendorong program kemandirian bahan baku obat melalui penguatan kapasitas produksi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan kesehatan Indonesia.
Kementerian Kesehatan mencatat sejak 2022 hingga 2024 telah memfasilitasi 42 industri farmasi untuk melakukan change source atau penggantian sumber bahan baku dari impor menjadi produksi dalam negeri.
Fasilitasi tersebut mencakup dukungan uji bioekivalensi terhadap sejumlah bahan baku obat dengan tingkat konsumsi tinggi. Beberapa bahan baku yang menjadi perhatian antara lain atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, azitromisin, dan bisoprolol.
Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perindustrian mengusulkan 22 bahan baku obat yang telah dapat diproduksi di dalam negeri untuk masuk dalam pengaturan tata niaga impor.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas penggunaan bahan baku lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi industri farmasi nasional.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ke Pabrik Simongan PT Phapros Tbk turut dihadiri sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pengelola BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Bio Farma (Persero), serta PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR mengevaluasi capaian substitusi bahan baku obat impor di lingkungan Kimia Farma Group. Selain itu, DPR juga menilai efektivitas sinergi antarinstansi dalam pengelolaan aset dan pembiayaan investasi industri hulu farmasi.
Tantangan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat Dalam Negeri
Komisi VI DPR mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri bahan baku obat nasional. Beberapa kendala tersebut meliputi keterbatasan skala ekonomi, teknologi produksi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus.
Managing Director Business PT Danantara Asset Management Febriani Eddy mengatakan penguatan kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun industri farmasi yang mandiri.
“Kemandirian industri farmasi harus dimulai dari penguatan kondisi keuangan perusahaan. Pada tahun 2025 terdapat 21 program strategis Danantara, termasuk program penyehatan BUMN farmasi yang berlanjut di tahun berikutnya,” ujar Febriani.
Menurut dia, pengembangan industri bahan baku obat membutuhkan skala ekonomi yang cukup besar. Karena itu, pembangunan ekosistem industri harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya memaparkan strategi perusahaan dalam memperkuat ketahanan industri farmasi nasional. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi, pengembangan inovasi, dan penguatan rantai pasok.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN BP BUMN Endra Gunawan, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk Djagad Prakasa Dwialam, serta Direktur Utama PT Phapros Tbk Intan Abdams Katoppo.
Kinerja Phapros Dukung Transformasi BUMN Farmasi
Sebagai bagian dari Kimia Farma Group, PT Phapros Tbk terus berupaya memperkuat kinerja perusahaan sekaligus mendukung transformasi industri farmasi nasional.
Phapros mencatat laba bersih sebesar Rp761,5 juta pada kuartal I 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perbaikan kinerja perusahaan dalam menghadapi tantangan industri farmasi.
Ke depan, penguatan produksi bahan baku obat dalam negeri akan menjadi langkah strategis untuk menciptakan industri farmasi yang lebih mandiri. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem kesehatan nasional yang lebih kuat.
baca juga: Phapros siapkan strategi atasi dampak kenaikan bahan baku obat
Leave a Reply