bikersleatherjacket -China menyatakan penolakannya yang tegas terhadap rancangan revisi Undang-Undang Keamanan Siber Uni Eropa (UE). Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT) menilai draf tersebut mengandung konten yang tidak masuk akal. Juru Bicara CCPIT, Wang Yifei, menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (30/5/2026).
Kamar Dagang Internasional China (China Chamber of International Commerce) telah secara resmi menyampaikan masukan kepada UE. Masukan ini mewakili suara kalangan dunia usaha China. Mereka menolak keras upaya politisasi keamanan siber. Regulasi yang menyasar perusahaan berdasarkan asal negara akan merusak prinsip pasar bebas.
Uni Eropa saat ini sedang merevisi Undang-Undang Keamanan Siber (NIS 2 Directive). Revisi ini bertujuan memperkuat keamanan siber di sektor energi, transportasi, dan keuangan. Namun rancangan terbaru, yang disebut NIS 2 Plus, menambahkan klausul tentang “vendor risiko tinggi”. Klausul ini tidak secara eksplisit menyebut China, tetapi secara implisit menyasar Huawei, ZTE, dan Dahua.
Duta Besar China untuk UE, Fu Cong, sebelumnya menyatakan kekhawatiran serupa. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu perang dagang teknologi. Data menunjukkan bahwa pada 2025, ekspor perangkat telekomunikasi China ke UE mencapai 28 miliar euro, turun 6 persen akibat regulasi yang lebih ketat. Jika NIS 2 Plus disahkan, penurunan ekspor diperkirakan mencapai 15 persen pada 2027.
CCPIT mendesak UE untuk menghormati mekanisme pasar. Regulasi harus didasarkan pada standar teknis, bukan asal usul perusahaan. China akan terus melindungi kepentingan perusahaan nasional. Langkah hukum dan diplomasi akan ditempuh jika perlu. Dunia usaha China berharap UE tidak menggunakan isu keamanan siber sebagai alat proteksionisme. Kerja sama yang adil dan saling menguntungkan harus tetap dijaga di tengah ketidakpastian geopolitik.
Baca juga:Tingkat Pengangguran Jepang Turun Jadi 2,5 Persen di Bulan April 2026
Ancaman bagi Lingkungan Bisnis
China menyatakan penolakannya yang tegas terhadap rancangan revisi Undang-Undang Keamanan Siber Uni Eropa (UE). Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT) menilai draf tersebut mengandung konten yang tidak masuk akal. Juru Bicara CCPIT, Wang Yifei, menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (30/5/2026).
Wang menegaskan bahwa mengecualikan pemasok dari negara tertentu berdasarkan alasan keamanan yang digeneralisasi sangat tidak tepat. Praktik ini tidak hanya merugikan hak dan kepentingan sah operator terkait, termasuk perusahaan China. Lebih dari itu, kebijakan ini akan melemahkan keterbukaan, keadilan, dan prediktabilitas lingkungan bisnis UE.
Perusahaan-perusahaan China adalah mitra penting bagi Eropa. Mereka berperan besar dalam transformasi digital, transisi hijau, dan peningkatan industri di benua biru. Wang menambahkan bahwa komunitas bisnis China siap bekerja sama dengan pihak Eropa. Tujuannya adalah memajukan tata kelola keamanan siber dan pengembangan ekonomi digital. Mereka juga ingin menjaga lingkungan pasar yang terbuka, adil, dan nondiskriminatif. Stabilitas dan kelancaran rantai industri dan pasokan global harus dijaga bersama.
Draf revisi yang disebut NIS 2 Plus menambahkan klausul tentang “vendor risiko tinggi”. Klausul ini secara implisit menyasar perusahaan seperti Huawei, ZTE, dan Dahua. Padahal, tidak ada bukti teknis yang menunjukkan bahwa perangkat mereka mengandung backdoor. Regulasi yang diskriminatif akan merusak hubungan perdagangan dan investasi.
China mendesak UE untuk menghormati mekanisme pasar. Regulasi harus didasarkan pada standar teknis, bukan asal usul perusahaan. Langkah hukum dan diplomasi akan ditempuh jika perlu. Kerja sama yang adil dan saling menguntungkan harus tetap dijaga di tengah ketidakpastian geopolitik. Dunia usaha China berharap UE tidak menggunakan isu keamanan siber sebagai alat proteksionisme. Stabilitas rantai pasok global adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus mengedepankan dialog dan kolaborasi.
Desak Hapus Aturan Diskriminatif yang Menyasar Perusahaan Negara Tertentu
Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT) menyatakan penolakan keras terhadap rancangan revisi Undang-Undang Keamanan Siber Uni Eropa (UE). Draf tersebut dinilai mengandung konten tidak masuk akal. Juru Bicara CCPIT, Wang Yifei, menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (30/5/2026).
Wang menegaskan bahwa draf tersebut memasukkan faktor “risiko nonteknis”. Ini secara langsung mengaitkan risiko keamanan siber dengan perusahaan dari negara atau latar belakang nasional tertentu. Praktik ini diskriminatif dan berupaya mengecualikan perusahaan China dari rantai pasokan UE.
“Kami menyerukan kepada pihak Eropa untuk sepenuhnya mendengarkan opini perusahaan, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses legislasi selanjutnya,” kata Wang. Ia mendesak UE agar menghapus atau merevisi aturan-aturan diskriminatif yang secara khusus menyasar negara tertentu. Wang juga meminta Eropa bijaksana menilai dampak draf UU tersebut terhadap tiga hal: kerja sama bisnis China-UE, perkembangan industri UE sendiri, dan stabilitas rantai pasokan global.
Sebelumnya, Kamar Dagang Internasional China telah menyampaikan masukan resmi kepada UE. Mereka menolak keras politisasi keamanan siber. Draf revisi yang disebut NIS 2 Plus ini menambahkan klausul tentang “vendor risiko tinggi”. Meski tidak eksplisit menyebut China, klausul tersebut menyasar perusahaan seperti Huawei, ZTE, dan Dahua.
Perusahaan China adalah mitra penting bagi transformasi digital dan transisi hijau Eropa. Data 2025 menunjukkan ekspor perangkat telekomunikasi China ke UE mencapai 28 miliar euro, turun 6 persen akibat regulasi sebelumnya. Jika NIS 2 Plus disahkan, penurunan ekspor diperkirakan mencapai 15 persen pada 2027.
Baca juga:Jepang Kirim Empat Personel SDF ke Markas NATO di Jerman
Leave a Reply