Meksiko-Prancis Dorong Penangguhan Hak Veto dalam Kasus Genosida
Meksiko dan Prancis kembali menyerukan pembatasan penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ketika badan tersebut menangani kekejaman massal.
Usulan itu mencakup kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berskala besar. Kedua negara menyampaikan kembali seruan tersebut melalui pernyataan bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Meksiko pada Senin (21/9).
Inisiatif Meksiko-Prancis Kembali Mendapat Dukungan
Meksiko dan Prancis menyatakan momentum untuk membatasi penggunaan veto dalam kasus kekejaman massal kembali menguat. Mereka mendorong anggota tetap DK PBB agar secara sukarela menahan diri dari penggunaan veto dalam situasi tersebut.
PBB mencatat bahwa Prancis pertama kali mengajukan gagasan pembatasan veto pada 2013. Meksiko kemudian menjadi mitra utama dalam mendorong inisiatif tersebut hingga menghasilkan deklarasi politik yang diajukan pada 2015.
Dalam deklarasi tersebut, kelima anggota tetap DK PBB didorong untuk tidak menggunakan veto ketika menghadapi resolusi yang bertujuan mencegah atau menghentikan kekejaman massal.
baca juga: Istana Buckingham Buka Kelas Dansa untuk Penderita Demensia
Kelima anggota tetap DK PBB adalah Prancis, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Rusia. Inisiatif Meksiko-Prancis bersifat komitmen politik sukarela, sehingga tidak secara otomatis mengubah ketentuan Piagam PBB mengenai mekanisme pemungutan suara.
Sebanyak 128 Negara Disebut Mendukung Deklarasi
Dalam pernyataan terbaru tersebut, Meksiko dan Prancis menyebut dukungan terhadap inisiatif terus bertambah. Sebanyak 21 negara dari Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan Asia bergabung dalam empat bulan terakhir.
Dengan tambahan tersebut, jumlah negara yang disebut telah menyatakan dukungan resmi terhadap deklarasi mencapai 128 negara.
Perkembangan itu menunjukkan perluasan dukungan lintas kawasan terhadap gagasan pembatasan penggunaan veto dalam perkara kekejaman massal. Namun, penerapannya tetap bergantung pada komitmen politik negara-negara terkait.
PBB sebelumnya mencatat bahwa inisiatif Meksiko-Prancis bertujuan mencegah penggunaan veto menghambat tindakan DK PBB ketika menghadapi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Inggris Nyatakan Kesediaan Mendukung
Meksiko dan Prancis juga menyambut pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengenai kesediaan Inggris mendukung deklarasi tersebut.
Dukungan Inggris menjadi perkembangan penting karena negara tersebut merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB. Kelima anggota tetap memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan substantif di Dewan Keamanan.
Dalam praktiknya, hak veto memungkinkan satu anggota tetap menggagalkan rancangan resolusi substantif meskipun memperoleh dukungan mayoritas anggota DK PBB. Karena itu, pembatasan penggunaannya menjadi bagian dari pembahasan reformasi mekanisme kerja Dewan Keamanan.
Pembatasan Veto Bersifat Sukarela
Inisiatif Meksiko-Prancis tidak menghapus hak veto dari Piagam PBB. Gagasan tersebut lebih menekankan komitmen sukarela dan kolektif anggota tetap untuk tidak menggunakan veto dalam situasi kekejaman massal.
Selain inisiatif tersebut, terdapat pula Code of Conduct yang didorong kelompok Accountability, Coherence and Transparency (ACT). Kode tersebut menyerukan agar anggota DK PBB tidak memberikan suara menentang rancangan resolusi kredibel yang bertujuan mencegah atau menghentikan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Pembatasan penggunaan veto menjadi salah satu isu dalam agenda reformasi DK PBB. Perdebatan tersebut berkaitan dengan efektivitas Dewan Keamanan dalam merespons konflik serta perlindungan masyarakat sipil ketika terjadi kekejaman massal.
Meksiko dan Prancis Lanjutkan Upaya Diplomatik
Meksiko dan Prancis telah berulang kali membawa isu tersebut dalam forum PBB. Kedua negara menilai pembatasan penggunaan veto dapat membantu DK PBB menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. ([United Nations Press][5])
Dukungan dari negara-negara anggota PBB menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tekanan diplomatik terhadap lima anggota tetap. Meski demikian, deklarasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan politik masing-masing negara untuk menerapkan pembatasan secara sukarela.
Dengan bertambahnya negara pendukung dan munculnya komitmen dari Inggris, Meksiko dan Prancis berupaya mempertahankan isu pembatasan veto sebagai bagian dari agenda reformasi DK PBB. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada konsolidasi dukungan serta respons anggota tetap lainnya.
baca juga: Erdogan serukan penghapusan hak veto Dewan Keamanan PBB
Leave a Reply