bikersleatherjacket.com -Otoritas Myanmar menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan suara pada Minggu.
Pemilu ini menjadi yang pertama sejak kudeta militer pada 2021.
Media pemerintah Myanmar Radio and Television melaporkan tahap ketiga pemungutan suara telah selesai.
Tahap terakhir berlangsung di 63 kota sejak Minggu pagi hingga sore.
Presiden sementara Jenderal Min Aung Hlaing meninjau langsung tempat pemungutan suara di Mandalay.
Kehadirannya menegaskan dukungan penuh junta terhadap proses pemilu.
Min Aung Hlaing menanggapi kritik internasional secara terbuka.
Ia menyatakan tidak memedulikan penolakan komunitas internasional terhadap hasil pemilu.
Pernyataan tersebut dikutip oleh harian Irrawaddy.
Penolakan internasional terutama datang dari negara Barat dan organisasi demokrasi.
Baca juga:“Polda Metro Akan Periksa Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah”
Pemilu Myanmar Tentukan Legislatif dan Presiden Baru Pasca Kudeta
Pemilihan umum Myanmar kali ini menentukan anggota legislatif untuk tingkat nasional dan daerah.
Pemilu mencakup majelis rendah, majelis tinggi, serta badan legislatif lokal.
Setelah dilantik, anggota parlemen akan memilih presiden Myanmar.
Presiden terpilih nantinya membentuk pemerintahan baru di bawah struktur konstitusi negara.
Pemerintah sebelumnya dipimpin Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kudeta militer pada 2021 menggulingkan pemerintah sipil dan memberlakukan pemerintahan darurat.
Pemerintahan darurat tersebut telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Sejak itu, junta militer mengendalikan semua cabang eksekutif dan legislatif negara.
Pemilu kali ini menjadi langkah penting untuk legitimasi pemerintahan baru.
Namun, penolakan internasional menyoroti keraguan atas kebebasan dan keadilan proses pemilu.
Pemilu Myanmar Digelar di Tengah Bubarnya Partai Oposisi dan Seruan PBB
Myanmar menggelar pemilu dengan parlemen dwikamar berjumlah 664 kursi.
Majelis rendah memiliki 440 kursi, sementara majelis tinggi 224 kursi.
Empat puluh partai politik, termasuk NLD, dibubarkan pada 2023.
Pemilu kali ini hanya diikuti sekurangnya enam partai politik nasional.
Hampir 5.000 calon dari partai-partai tersebut bertarung memperebutkan kursi legislatif.
Di tingkat daerah, 57 partai politik turut ambil bagian dalam pemilu.
Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mencalonkan hingga 1.000 kandidat.
Keikutsertaan USDP memperkuat dominasi militer dalam politik nasional.
Pemilu ini menuai kritik keras dari komunitas internasional.
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan penolakan global.
Andrews menyebut pemilu tidak sah akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah.
Ia menegaskan dunia harus menolak pengakuan terhadap pemilu dan pemerintahan militer dengan kedok sipil.
Baca juga:“Indonesia Tutup ASEAN Para Games 2025 dengan 135 Emas”
Leave a Reply