bikersleatherjacket.com -Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP) yang didukung junta militer Myanmar memimpin perolehan suara pada fase pertama pemilu. Hasil awal ini dilaporkan oleh media pemerintah, menandai pemungutan suara pertama sejak kudeta militer 2021.
Pemilu digelar dalam tiga fase di seluruh Myanmar. Junta menyatakan tujuan pemilu adalah membawa stabilitas politik bagi negara Asia Tenggara yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
Kudeta militer 2021 memicu pemberontakan nasional. Demonstrasi pro-demokrasi ditindas, menimbulkan konflik berskala luas dan mengganggu kehidupan politik dan keamanan masyarakat.
Hasil awal menunjukkan dominasi USDP, partai yang mendukung kekuasaan militer. Para analis menilai ini memperkuat posisi junta dalam proses politik, meski menimbulkan kontroversi terkait legitimasi pemilu.
Media internasional menyoroti bahwa pemilu ini diwarnai tuduhan ketidakadilan. Pengamat politik menekankan perlunya pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan integritas hasil pemilu.
Baca juga:“Maduro Sebut Venezuela Terbuka untuk Dialog dengan AS terkait Isu Perdagangan Narkoba”
USDP Dominasi Hasil Sementara Pemilu Myanmar Fase Pertama
Hasil sementara pemilu pertama Myanmar sejak 2020 menunjukkan dominasi Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP) yang didukung junta militer. Informasi ini dirilis Komisi Pemilihan Umum Persatuan (UEC) untuk 56 daerah pemilihan.
Laporan CNA, Jumat (2/1/2026), menyebutkan bahwa USDP memenangkan 38 dari 40 kursi di Pyithu Hluttaw atau majelis rendah. Dua kursi sisanya dimenangkan Shan Nationalities Democratic Party dan Mon Unity Party (MUP).
Di tingkat parlemen daerah atau State Hluttaw, USDP juga mendominasi perolehan suara. Dari 15 kursi yang dihitung menggunakan sistem first-past-the-post, USDP meraih 14 kursi, sementara satu kursi lainnya diraih Akha National Development Party.
Meskipun partai pro-militer menang dengan selisih besar, tingkat partisipasi pemilih relatif rendah. Para pengamat menilai rendahnya partisipasi mencerminkan ketidakpuasan publik dan kekhawatiran keamanan politik setelah kudeta 2021.
Analis politik mengingatkan bahwa kemenangan USDP memperkuat kekuasaan militer dalam parlemen. Namun, hasil resmi untuk seluruh fase pemilu masih menunggu perhitungan nasional, yang akan menentukan keseimbangan kekuatan politik secara menyeluruh.
Pemilu Myanmar Fase Pertama: Partisipasi Rendah dan Kritik Internasional
Pemilu Myanmar fase pertama menuai kritik internasional karena partai yang menentang junta tidak diikutsertakan, sementara kritik terhadap pemilu dinyatakan ilegal.
Komisi Pemilihan Umum Persatuan (UEC) belum mengumumkan tanggal pengumuman hasil akhir. Panel ini merilis hasil secara bertahap berdasarkan masing-masing daerah pemilihan.
Junta militer menyatakan bahwa pada Rabu (31/12/2025), 52 persen pemilih memberikan suara pada fase pertama. Angka ini lebih rendah dibanding partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015.
Menurut International Foundation for Electoral Systems, lembaga nirlaba asal Amerika Serikat, penurunan partisipasi mencerminkan kekhawatiran publik dan kondisi politik pasca-kudeta 2021.
Dua fase pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari dan 25 Januari 2026. Putaran tersebut mencakup 265 dari total 330 kota di Myanmar, termasuk wilayah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali junta.
Kritik internasional datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia. Mereka menilai pemilu ini tidak bebas dan adil.
Baca juga:“Gempa Magnitudo 6,5 Guncang Meksiko, Dua Orang Tewas”
Leave a Reply