bikersleatherjacket.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk proyek pembangunan family office. Ia menyebut fokus pemerintah saat ini adalah menjaga efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran negara.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), Purbaya mengaku sudah lama mendengar pembahasan terkait proyek family office yang digodok Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Keuangan. Namun, ia menegaskan tidak akan terlibat dalam pendanaannya.
Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang tepat akan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efisien dan bebas kebocoran. Itu aja,” tegasnya.
Fokus pada Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran yang Tepat
Purbaya menolak memberikan masukan terkait rencana family office tersebut. Ia hanya berharap agar pihak-pihak yang menginisiasi proyek bisa merealisasikannya secara mandiri. “Nggak, kalau mau saya doain lah,” katanya sambil tersenyum.
Konsep family office sendiri disebut-sebut sebagai upaya menarik investasi dan mengelola kekayaan lintas sektor secara terintegrasi. Namun, proyek ini memunculkan perdebatan karena belum memiliki kejelasan sumber pendanaan dan dasar hukum yang kuat.
Sikap Purbaya menunjukkan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal dan menghindari pengeluaran di luar prioritas. Ia menegaskan setiap rupiah dari APBN harus diarahkan untuk program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Baca juga : Uni Eropa Denda Google Rp56 T atas Praktik Iklan Digital”
Purbaya Akui Belum Pahami Konsep Family Office yang Didorong DEN
Ia menyebut meskipun Ketua DEN kerap menyinggung ide tersebut, dirinya belum pernah melihat rancangan atau dokumen resmi terkait.
Pernyataan ini menunjukkan adanya jarak koordinasi antara Kementerian Keuangan dan DEN dalam membahas rencana pembentukan family office. Purbaya menegaskan, tanpa kejelasan konsep dan arah kebijakan, pihaknya tidak akan mengalokasikan anggaran negara untuk proyek tersebut.
Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan bahwa fokus Kementerian Keuangan adalah memastikan pengelolaan APBN berjalan efisien, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Ia menegaskan setiap penggunaan dana publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wacana Family Office di Bali Dinilai untuk Tarik Investor Kaya Dunia
Konsep family office sendiri merujuk pada entitas yang mengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat dengan layanan keuangan eksklusif. Model ini lazim ditemukan di negara-negara dengan sistem pajak rendah, seperti Singapura dan Hong Kong.
Di Indonesia, wacana pembentukan family office mencuat seiring rencana DEN untuk menjadikannya instrumen baru dalam menarik investasi kalangan ultra high net worth individual (UHNWI). Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Pulau Dewata, Bali, yang dinilai memiliki daya tarik ekonomi dan gaya hidup global.
Namun, para ekonom menilai pembentukan family office perlu kajian matang agar tidak hanya menguntungkan investor asing. Pemerintah juga harus memastikan transparansi, regulasi pajak yang jelas, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat lokal.
Dengan belum adanya kejelasan konsep dan arah kebijakan, proyek family office ini masih menunggu kepastian dari pihak terkait sebelum bisa direalisasikan secara konkret.
“Baca juga : WhatsApp Kembangkan Fitur Close Friends untuk Status”
Leave a Reply