bikersleatherjacket.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang sebesar USD 7,2 miliar atau sekitar Rp116 triliun itu berada di bawah pengelolaan PT BPI Danantara, selaku induk dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menuturkan, Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk mengelola utang proyek tersebut. Menurutnya, perusahaan itu memiliki pendapatan dan dividen yang signifikan setiap tahun. “Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utangnya dari situ, jangan kita lagi,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menegaskan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan APBN dalam proyek yang dikelola perusahaan patungan bisa menciptakan ketergantungan dan menumpulkan prinsip efisiensi. “Kalau tidak dipisahkan, semua beban akhirnya kembali ke pemerintah, termasuk pembagian keuntungan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Istana telah meminta kementerian terkait untuk mencari solusi keuangan yang tepat bagi proyek strategis tersebut. Ia mengakui, keberadaan kereta cepat telah memberi manfaat besar bagi mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung.
Prasetyo juga menyebut adanya wacana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur, guna memperluas manfaat ekonomi dan transportasi nasional. Pemerintah menilai proyek ini strategis, namun tata kelola dan pendanaan perlu diperkuat agar keberlanjutan investasi publik tidak membebani keuangan negara di masa depan.
“Baca juga : Brand Lokal Terapkan Fashion dengan Tanam Pewarna Alami”
Danantara Ajukan Dua Skema Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
Ia menilai langkah ini perlu diambil agar operasional perusahaan tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara. Total utang proyek yang mencapai USD 7,2 miliar atau sekitar Rp116 triliun dinilai memerlukan skema pembiayaan baru yang lebih efisien.
Skema kedua, menyerahkan infrastruktur proyek kereta cepat kepada pemerintah, sementara KCIC tetap menjadi operator layanan transportasi.
Usulan itu, lanjutnya, telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. Kini, Danantara menunggu keputusan final dari pemerintah pusat terkait opsi terbaik yang akan diambil.
Pemerintah Diminta Putuskan Skema Pembiayaan Agar KCIC Bisa Mandiri
Langkah Danantara tersebut muncul di tengah perdebatan soal tanggung jawab pembayaran utang proyek Whoosh. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk menutupi utang tersebut dan meminta agar Danantara mengelolanya secara mandiri. Pemerintah menilai perlu ada pemisahan tegas antara tanggung jawab korporasi dan anggaran publik.
Dony menegaskan, tujuan utama skema ini adalah menjaga keberlanjutan operasional proyek tanpa mengorbankan kinerja keuangan negara. Model bisnis baru yang memisahkan kepemilikan infrastruktur dengan pengelolaan operasional diyakini bisa meningkatkan efisiensi dan menarik investasi jangka panjang.
Pemerintah kini berada di posisi strategis untuk menentukan arah pembiayaan proyek kereta cepat ke depan.
“Baca juga : Selena Gomez Tampil Chic di Bachelorette Party Jelang Nikah”
Leave a Reply